Beranda / Artikel / Pertambangan & Energi
Pertambangan & Energi

Tata Kelola Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk Ormas Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024

Tim Konsultan Hukum & Regulasi Tambang SCI 14 September 2026 6 menit baca 189 tayangan
Tata Kelola Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk Ormas Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024
Telaah yuridis dan kepatuhan operasional pembentukan perseroan terbatas (PT) serta skema kemitraan teknis pertambangan bagi organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

1. Kerangka Yuridis Pemberian Prioritas WIUPK kepada Ormas

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang memperbarui PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menandai era baru dalam demokratisasi ekonomi sumber daya alam di Indonesia. Melalui Pasal 83A, Pemerintah memberikan penawaran prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan.

2. Ketentuan Badan Hukum & Larangan Pengalihan Kepemilikan

Terdapat ketentuan fundamental yang wajib dipenuhi oleh organisasi kemasyarakatan yang hendak mengelola wilayah pertambangan batubara bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B):

  • Wajib Berbentuk Perseroan Terbatas (PT): Ormas tidak dapat bertindak langsung sebagai pemegang IUP/WIUPK, melainkan wajib mendirikan badan usaha berbadan hukum PT yang saham mayoritasnya dimiliki secara sah oleh ormas tersebut.
  • Larangan Pengalihan Saham (Lock-Up): Saham atau kepemilikan organ ormas pada PT tersebut dilarang keras untuk dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri ESDM guna mencegah praktik spekulasi konsesi.
  • Kepatuhan Fiskal & PNBP: PT pemegang WIUPK tunduk penuh pada kewajiban royalti, pajak daerah, iuran tetap, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan perundang-undangan minerba.
"Pemberian izin tambang kepada badan usaha ormas menuntut kepatuhan teknis dan tata kelola profesional (Good Mining Practice) yang setara dengan korporasi pertambangan nasional lainnya."

3. Strategi Pemenuhan Aspek Teknis, K3, dan Lingkungan (Good Mining Practice)

Operasional penambangan batubara merupakan industri padat modal, berteknologi tinggi, dan berisiko lingkungan signifikan. Badan usaha ormas diizinkan menjalin kerja sama operasi (Contractor Mining Partnership) dengan pihak ketiga yang memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) profesional.

Pilar Kepatuhan Kewajiban Mandatori Regulasi Lembaga Pembina
Legalitas OSS-RBA NIB KBLI Pertambangan Batubara (05100), Sertifikat Standar, dan WIUPK Operasi Produksi. Kementerian Investasi / BKPM & Kementerian ESDM
Kajian Lingkungan Dokumen AMDAL, Rencana Reklamasi, Rencana Pascatambang, dan Jaminan Reklamasi (Jamrek). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Kepala Teknik Tambang (KTT) Pengangkatan personil KTT bersertifikasi Pengawas Operasional Madya/Utama (POM/POU). Inspektur Tambang Ditjen Minerba ESDM
Rencana Kerja (RKAB) Penyusunan dokumen RKAB 3 tahunan komprehensif mencakup eksplorasi, produksi, dan belanja modal. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

4. Peran Pendampingan Strategis PT Sentosa Capital Indonesia (SCI)

PT Sentosa Capital Indonesia hadir sebagai mitra strategis bagi badan usaha, konsorsium, maupun entitas organisasi kemasyarakatan dalam mengawal seluruh siklus legalitas pertambangan:

  1. Penyusunan akta pendirian dan holding PT khusus pertambangan yang memenuhi syarat Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian ESDM.
  2. Pengawalan penerbitan NIB berbasis risiko tinggi melalui portal OSS-RBA.
  3. Penyusunan dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL), Persetujuan Teknis emisi/air limbah, dan perizinan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
  4. Mitra pengadaan terintegrasi untuk alat pelindung diri (APD K3), bahan kimia pertambangan, dan rantai pasok suku cadang alat berat.
Bagikan: WhatsApp LinkedIn
Kembali ke Artikel